Kantorberitaburuh.com, BEKASI – Pembangunan 488 WC di kabupaten Bekasi-Jawa Barat kini mulai dipersoalkan, terutama oleh Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI,red) Korda Kabupaten Bekasi.
FPHI Korda Kabupaten Bekasi menilai nasib tenaga pendidikan atau guru honorer di Kabupaten Bekasi kian miris. Sebabnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi seolah mengabaikan gaji Guru Honorer. Pemda dinilai lebih mengutamakan membangun toilet sekolah di banding mensejahterakan para tenaga pendidik honorer.
Penegasan itu disampaikan oleh Ketua FPHI Korda Kabupaten Bekasi, Andi Heriyana usai menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, pada Senin (11/01/2021).
Menurut Andi, anggaran proyek toilet sekolah di Kabupaten Bekasi dinilai tidak masuk akal karena nilainya mencapai Rp 96,8 miliar.
“Tentang pembangunan WC di sekolah yang tersebar di 23 kecamatan sebanyak 488 WC itu anggarannya bisa menghabiskan Rp 96 miliar. Artinya, ini kan sangat ironis sekali,” ujar Andi dikutip redaksi dari Kantor Berita Politik RMOL, pada Senin (11/01/2021).
Belum Tepati Janji
Ironis yang dimaksud adalah, Bupati Bekasi, Eka Supriatna Atmaja tidak atau belum menepati janjinya untuk memberikan gaji bagi guru honorer sebesar Rp 2,8 juta dari gaji awal sebesar Rp 1,8 juta.
“Bupati tidak menepati janji ke kami, tapi lebih memprioritaskan pembangunan WC,” tegas Andi.
Selain menggelar unjuk rasa, FPHI Korda Kabupaten Bekasi juga menyerahkan bukti-bukti dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Bekasi kepada KPK.
Sekitar 35 orang guru honorer yang tergabung dalam FPHI Korda Kabupaten Bekasi mendesak KPK mengusut proyek pembangunan toilet sekolah di Kabupaten Bekasi senilai Rp96,8 miliar.
“Usut ‘WC Sultan’ Rp 96 M,” bunyi tuntutan mereka saat beraksi. Selain itu, para guru honorer yang menjaga jarak saat beraksi ini juga membawa berbagai atribut aksi, seperti kertas karton yang berisi tulisan tuntutan mereka dan bendera organisasi mereka.
Penjelasan Pemkab Bekasi
Dikutip dari wartakotalive.com, Pemkab Bekasi di 2020 ini membangun sebanyak 488 WC sebagai bentuk progam menuju Kabupaten Sehat 2021.
Sementara Kepala Bidang Bangunan Negara Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi, Benny Sugiarto Prawiro, menjelaskan pembangunan 488 toilet itu tersebar di setiap sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama di 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi.
Dia melanjutkan, total anggaran yang dihabiskan membangun 488 WC ini mencapai Rp 98 miliar melalui APBD perubahan 2020. “Ditargetkan, selesai pada pertengahan Desember tahun ini,” kata Benny.
Pembangunan toilet ini dilakukan dengan menerapkan konsep adaptasi kebiasaan baru. Di mana di setiap sekolah nantinya akan dibangun dua ruang toilet, dua unit urinoar, tempat wudu dan tujuh wastafel.
Sementara itu, mengutip situs yang sama, Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja sudah angkat suara soal pembangunan WC Rp 198,5 juta pada Minggu (1/11/2020).
Ia menjelaskan komitmen Pemkab Bekasi mewujudkan Kabupaten Bekasi bersih, aman, nyaman dan sehat demi menuju Indonesia Sehat. “Tentu saja ini menjadi komitmen kami bersama untuk mewujudkan kabupaten sehat,” ujar dia.
Citra Buruk
“Ini penting, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang, kesehatan merupakan hal yang utama,” tandas Eka.
Namun demikian, adanya aksi demonstrasi yang diusung oleh FPHI Korda Kabupaten Bekasi seolah menjadi “tamparan” bagi Bupati Bekasi dalam memperhatikan tenaga Honorer yang bekerja di Pemda.
Selain itu dengan adanya desakan FPHI kepada KPK untuk mengusut pembangunan WC 98 miliar yang disebut kalangan Guru Honorer sebagai “WC Sultan” itu, membuat preseden buruk bagi kinerja Pemda Bekasi. (*/RedKBB-Media KSBSI)
