BERANDA Berita Utama Curiga Penangkapan Edhy Prabowo Politis, DPR: Jangan Hakimi Dia Bersalah!

Curiga Penangkapan Edhy Prabowo Politis, DPR: Jangan Hakimi Dia Bersalah!

- Advertisement -

Kantorberitaburuh.com, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani memandang masih terlalu dini untuk mengomentari soal Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Arsul, KPK punya kewenangan melakukan proses hukum terhadap siapapun yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Namun, lanjut Arsul, hukum pidana sekaligus menganut prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence).

“Sehingga siapapun, termasuk Menteri KKP yang terkena proses hukum, jangan dihakimi sebagai telah pasti bersalah,” kata Arsul kepada wartawan, Rabu (25/11/2020).

Arsul sendiri memilih untuk menunggu lebih jauh penindakan yang tengah dilakukan oleh KPK terhadap Edhy. Sebab, kata dia, penangkapan Edhy harus dilihat kasus per kasus.

“Sementara ini kita lihat saja sebagai sebuah penindakan terhadap dugaan tipikor. Apakah di balik semuanya itu ada hal-hal yang sifatnya politis ya nanti kita lihat,” kata Arsul.

BACA JUGA  Surat Edaran Menaker Tunda UMP 2021, Rugikan Buruh Perempuan

Diduga soal Ekspor Benur

Pelan-pelan mulai terungkap alasan KPK menangkap Edhy Prabowo. Kabar terbaru dari lembaga antirasuah, menteri dari Partai Gerindra itu ditangkap dini hari tadi terkait dugaan korupsi penetapan izin ekspor baby lobster.

“Yang bersangkutan diduga terlibat korupsi dalam penetapan izin ekspor baby lobster,” kata Ketua KPK Firli Bahuri melalui keterangan pers di Jakarta, Rabu.

Firli mengatakan Edhy ditangkap tim KPK di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, ketika baru pulang dari Honolulu, Amerika Serikat. Saat ini, Edhy sedang menjalani pemeriksaan di gedung KPK.

BACA JUGA  Novel Baswedan Pimpin Penangkapan Edhy Prabowo

“Sekarang beliau di KPK untuk dimintai keterangan, nanti akan disampaikan penjelasan resmi KPK. Mohon kita beri waktu tim Kedeputian Penindakan bekerja dulu,” kata Firli.

BACA JUGA  Geger!! KPK Tangkap Menteri Edhy Prabowo, Kasus Apa?

Analis sektor kelautan Abdul Halim menyatakan kebijakan ekspor benih lobster perlu ditata ulang karena diduga terkait dengan penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh KPK.

“Indikasinya mengarah kuat ke kasus ekspor benih bening lobster,” kata Abdul Halim dalam laporan Antara, Rabu.

Abdul Halim menyebut penangkapan terhadap Edhy dan sejumlah orang merupakan tragedi yang patut disayangkan. Namun demikian, kata dia, asas praduga tak bersalah mesti dikedepankan, dan KPK harus membongkar kasus hukum tersebut setransparan mungkin.

“Pihak yang bersalah dihukum sesuai aturan yang berlaku, dan bisa menjadi hikmah untuk perbaikan tata kelola lobster dan perikanan secara umum di Indonesia yang harus diorientasikan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, khususnya pembudidaya lobster di dalam negeri,” katanya.

BACA JUGA  Novel Baswedan Pimpin Penangkapan Edhy Prabowo

Ia mengatakan sejak awal Menteri Edhy sudah diingatkan terkait dengan kontroversi ekspor benih lobster.

Hastag Eks Pimpinan KPK

Setelah KPK menangkap Menteri Edhy Prabowo dan menjadi tajuk utama media pagi ini, mantan Ketua KPK Abraham Samad berkomentar dengan hastag.

“#StopEksporBenihLobster,” kata ketua KPK periode 2011-2015 melalui akun media sosial.

Apakah penangkapan Edhy dilatari kasus ekspor benih lobster, sejauh ini KPK belum memberikan konfirmasi. KPK akan memberikan penjelasan lebih lengkap dalam waktu dekat.

BACA JUGA  Merasa Difitnah, Ngabalin Bakal Polisikan 2 Orang Terkait Kasus Benur

Tetapi sejumlah media telah lebih dahulu memberitakan dugaan penangkapan Edhy ada kaitan dengan ekspor benih lobster. (Suara.com)

- Advertisement -

REKOMENDASI

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Bela Hak Buruh, Dedi Hardianto: KSBSI Tetap Lanjutkan Perlawanan!

Kantorberitaburuh.com, JAKARTA - Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menjadi salah satu leader yang menggugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan judicial...

Buruh Diusulkan Dapat Prioritas Vaksinasi, Apa Kata Pabrikan Otomotif?

Kantorberitaburuh.com, JAKARTA - Sebelumnya, Ary Joko Sulistyo Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB...

KSBSI Jambi Punya Gedung Baru, Rekson: Rumah Bagi Perjuangan Buruh

Kantorberitaburuh.com, JAMBI - Rekson Silaban, Ketua Majelis Penasihat Organisasi (MPO) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) bangga dengan hadirnya gedung kantor KSBSI Perwakilan Wilayah...

Kemenangan UtaYoh Bukti Suara Rakyat Tumbangkan Kekuatan Oligarki

Kantorberitaburuh.com, JAKARTA - Pasangan independen Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom yang biasa disebut pasangan Utayoh nomor urut 02, berhasil memenangkan pemilihan Bupati di...

Kembali Bikin Geger, Ribka Tjiptaning sebut Sinovac Barang Rongsokan

Kantorberitaburuh.com, JAKARTA - Usai bikin geger publik dengan pernyataan keras-nya menolak di vaksin corona, politikus PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning kembali membuat pernyataan kontroversial. Anggota...

BREAKING NEWS

BACA JUGA  Belasan Tahanan KPK Positif Covid-19

Kejagung Periksa 4 Orang Saksi dalam Kasus Korupsi ASABRI

Kantorberitaburuh.com, JAKARTA - Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung memeriksa 4 (empat) orang saksi...

Ini Keuntungan Anda Bergabung ke Serikat Buruh

Kantorberitaburuh.com, JAKARTA - Serikat Buruh/Serikat Pekerja adalah kata yang akrab didengar pekerja Indonesia. Gajimu memaparkan mengenai Pengertian Serikat Buruh, Fungsi dan Keuntungan Serikat Pekerja...

Bergabunglah dengan Serikat Buruh, Ini Aturannya

Kantorberitaburuh.com - Sesuai Undang-Undang Dasar, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Serikat pekerja atau serikat buruh didefinisikan sebagai organisasi yang dibentuk...

Minta Mendikbud Diganti, ‘Rudy Sentil Cak Imin’: Jangan Tendensius dan Politis

"Pandangan Cak Imin itu terlalu tendensius dan bernuansa politis. Saya berharap pendidikan Nasional atau dunia sekolahan ini janganlah dibawa ke ranah politisasi. Hindarkanlah diksi...

KSBSI dan Serikat Buruh Spanyol-ELA Bahas Penguatan Organisasi

Kantorberitaburuh.com, JAKARTA - Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengadakan evaluasi join program bersama serikat buruh ELA (Spanyol). Join program yang dilakukan KSBSI dengan...

Tinggalkan Balasan