Kantorberitaburuh.com, JAKARTA – Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) berencana melakukan aksi demonstrasi di Kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Myanmar untuk Indonesia, Menteng Jakarta Pusat. KSBSI dengan tegas menolak pemerintahan junta militer yang saat ini berkuasa pasca kudeta beberapa tahun lalu.
Aksi digelar sebagai aksi solidaritas mendukung pengakuan Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar atau National Unity Government (NUG) sebagai pemerintah yang sah yang telah dibentuk pemerintahan sipil yang dikudeta.
“Myanmar adalah sebuah negara yang saat ini masih berlangsung konflik kekerasan dan konflik politik. Banyak warga yang menjadi korban akibat kekejaman junta militer Myanmar,” tulis Sekretaris Jenderal KSBSI, Dedi Hardianto dalam surat Pemberitahuan aksi yang dikutip, Senin (29/1/2024).
Menurut Sekjen, perang saudara di Myanmar telah menimbulkan ketegangan politik di negara itu yang menelan banyak korban jiwa.
Dedi mengungkapkan, kondisi di Myanmar pasca kudeta, demokrasi semakin rusak oleh kekejaman junta militer. Bahkan kerja paksa dan pelanggaran kebebasan berserikat masih marak terjadi di negara itu.
“Oleh karena itu, atas dasar kemanusiaan dan mendorong nilal-rilal demokrasi, KSBSI berencana melakukan aksi solidaritas ke Kedubes Myanmar dalam rangka mendukung pengakuan Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar atau National Unity Government (NUG) sebagai pemerintah yang sah yang dibentuk oleh anggota parlemen pasca digulingkan oleh junta militer Myanmar.” tandasnya.
Aksi Solidaritas Tahun 2021
Untuk diketahui, aksi solidaritas ini merupakan aksi KSBSI yang kedua yang dilakukan di Kedubes Myanmar. Aksi pertama dilakukan KSBSI pada 10 Maret 2021lalu.
Saat itu KSBSI tetap mendukung gerakan aktivis serikat buruh dan pekerja, mahasiswa, jurnalis dan masyarakat sipil Myanmar yang telah berani menyuarakan hak demokrasinya melawan rezim militer.
Saat itu Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban menyampaikan duka mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam aksi kekerasan yang dilakukan Junta Militer.
Nota protes telah dilayangkan KSBSI ke junta militer di bawah pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing yang kini berkuasa.
Dalam aksi protes ini, Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban didampingi Deputi Presiden Bidang Konsolidasi KSBSI saat itu, Surnadi menyerahkan nota protes ke Kedubes Myanmar.
Dalam aksi itu, KSBSI juga mengirimkan surat resmi ke Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), Kedubes Myanmar dan PBB untuk mendesak dihentikannya segala aksi kekerasan yang dilakukan militer Myanmar dibawah komando Jenderal Aung Hlaing.
“Kami meminta pemerintah RI segera bersikap untuk mendesak Jenderal Aung Hlaing segera mengakhiri ambisi politiknya. Karena aksi represif aparat militer ini telah menyiksa masa depan masyarakat Myanmar yang memang menginginkan demokrasi sebagai jalan perubahan,” tegas Elly saat melakukan aksi demo di Kedutaan Besar Myanmar, Jakarta Pusat, Rabu (10/3/21) lalu.
Saat itu, KSBSI menegaskan, akan kembali melakukan aksi demo dan menggalang kekuatan massa yang lebih banyak.
“Kami akan ikut menjadi bagian dari solidaritas serikat buruh/pekerja lintas negara untuk menolak dan memboikot pemerintahan militer di Myanmar,” tandasnya.
Menariknya, pada aksi Maret 2021 tersebut, Foto pemimpin kudeta yang kini berkuasa secara paksa, Jenderal Min Aung Hlaing ditusuk dan dirobek di atas mobil komando sebagai bentuk penentangan kuat KSBSI merespon dilakukannya pembunuhan dan penangkapan aktivis, termasuk aktivis buruh di Myanmar.
Mendukung Diakuinya Pemerintahan National Unity Government (NUG)
Adapun aksi solidaritas kedua yang dilakukan KSBSI adalah mendukung pemerintahan sipil National Unity Government (NUG) yang akan dilaksanakan pada, Kamis, 1 Februari 2024, pukul 09.30 WIB s/d selesai.
Aksi ini dilakukan di bawah Komando Alson Naibaho Korlap aksi Korwil KSBSI DKI Jakarta.
“Adapun tuntutan aksi KSBSI yang kedua adalah mendukung Pengakuan Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar (NUG) sebagai Pemerintah yang sah.” Demikian Sekjen KSBSI Dedi Hardianto.
Kronologis Kudeta Militer Februari 2021
Diketahui, Kudeta Myanmar 2021 dimulai pada 1 Februari 2021 ketika Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint, dan beberapa pimpinan dari partai penguasa ditahan oleh militer Myanmar.
Beberapa jam setelah kudeta, Angkatan Bersenjata Myanmar menyatakan keadaan darurat dan mengatakan bahwa kekuasaan telah diserahkan kepada panglima tertinggi militer, Min Aung Hlaing.
Ribuan orang termasuk pekerja dan buruh menjadi korban dibunuh, diculik dan mengalami kekerasan terburuk termasuk kekerasan kerja paksa dan menjadi sejarah paling kelam dalam Pemerintah sipil Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint.
[RHW/REDKBB].
