spot_img
spot_img
spot_img
BerandaBerita UtamaGelar TOT Perubahan Iklim dan Transisi Berkeadilan, Sekjen KSBSI: Ini Program Kita
Sabtu, April 27, 2024

Gelar TOT Perubahan Iklim dan Transisi Berkeadilan, Sekjen KSBSI: Ini Program Kita

spot_imgspot_img

Kantorberitaburuh.com, JAWA BARAT – Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar agenda implementasi program SASK dalam acara “Training of Trainer on Climate of Just Transition Issue” sebagai penguat isu perubahan iklim dan transisi yang berkeadilan.

Dalam acara ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KSBSI Dedi Hardianto mengatakan, pentingnya buruh pekerja dapat mengetahui lebih banyak tentang isu perubahan iklim dan Transisi yang berkeadilan.

“Transisi yang berkeadilan di dunia kerja dan peralihan industri fosil ke industri terbarukan, ini yang menjadi program kita saat ini,” jelas Dedi dalam keterangan resminya di media Jejaring KSBSI.ORG, Sabtu (16/09/2023).

Training ini dihadiri para peserta dari perwakilan anggota dan pengurus Federasi afiliasi KSBSI se-DKI Jakarta.

BACA JUGA  Anis: Kemungkinan Terburuk, COVID-19 Digunakan Menjadi Senjata dalam Konflik Geopolitik

Isu yang paling penting adalah bagaimana dampak perubahan iklim dapat dideteksi dan diminimalisir sejak dini, khususnya bagi perusahaan, pekerja dan masyarakat yang terdampak secara langsung.

Seperti diketahui, gagasan pekerjaan hijau, terutama terkait isu perubahan iklim dan transisi energi, sudah dibicarakan oleh pemerintah dan sejumlah elemen serikat buruh pekerja dan masyarakat sipil di Indonesia. namun, pembahasan tersebut masih sekadar sebagai isu permukaan saja, belum menjadi fokus utama. Padahal, kepedulian pekerja akan isu tersebut semakin besar.

Transisi energi berkeadilan perlu pula memastikan akses energi yang berkualitas bagi semua orang terutama bagi masyarakat miskin. Transisi energi menjadi yang paling kuat dibicarakan terutama dalam kasus akan dipensiunkannya pembangkit Listrik Tenaga Uap (yang menggunakan bahan bakar batu bara) dan dihentikannya industri sektor pertambangan batubara.

BACA JUGA  Maria Emeninta: Analisis Climate Change dan Just Transition Penting untuk Buruh

Kebutuhan Indonesia untuk mempensiunkan PLTU batubara mencapai 9,2 GW seperti yang sedang dikaji oleh Kementerian ESDM, menurut laporan IESR memerlukan dana sekitar USD 4,3 miliar, meski diklaim memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Indonesia, namun dihentikannya sektor industri batu bara berdampak langsung terhadap ratusan ribu buruh yang bekerja di sektor tersebut.

Pendekatan yang berpusat pada kepentingan masyarakat akan memastikan manfaat dan biaya transformasi sistem energi didistribusikan secara adil, dan melindungi yang paling rentan di masyarakat.

[*/REDKBB]

- Advertisement -spot_imgspot_img
Must Read
Terbaru
- Advertisement -spot_imgspot_img
Baca Juga :