Kantorberitaburuh.com, JAKARTA – Elly Rosita Silaban, Presiden KSBSI kemarin menghadiri agenda OECD 2024 MCM Consultation With BIAC and TUAC hosted by the Govermment of Japan, 14 Maret 2024 melalui daring.
Presiden KSBSI tampil sebagai salah satu pembicara di acara tersebut, melalui zoom dalam agenda Konsultasi Pertemuan Dewan Menteri OECD (Organization for Economic Co-operation and Development atau Organisasi Kerjasama dan Pembangunan) 2024 dengan BIAC (Business at OECD) dan the Trade Union Advisory Committee (TUAC) yang berlangsung di Jepang itu.
Pada kesempatan tersebut, Elly Rosista Silaban menegaskan bahwa upaya Indonesia untuk menjadi anggota OECD harus dibarengi dengan kepatuhan terhadap penghormatan hak.
“Intervensi saya adalah tentang upaya Indonesia menjadi anggota OECD harus menunjukkan komitmen dan kepatuhan terutama terhadap supremasi hukum dan perlindungan HAM, serta keterbukaan dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam prosesnya.” kata Elly saat ditemui di kantor KSBSI Cipinang Muara, Jum’at (15/03/2024).
Ada beberapa hal yang menjadi catatan dan tantangan bersama dalm hal isu-isu ketenagakerjaan Indonesia.
“Dalam isu ketenagakerjaan, seberapa cepat pemerintah mematuhi standar international dan penghormatan terhadap hak-hak buruh.” jelas Elly Rosita Silaban
Lebih lanjut, Elly menekankan kembali tentang komitmen dan kesediaan pemerintah Indonesia untuk patuh pada pedoman OECD bagi perusahaan multinasional.
“Tentunya, kesediaan pemerintah untuk membentuk pedoman OECD untuk perusahaan multinasional dan rantai pasoknya. Artinya hal ini sangat penting bagi KSBSI untuk menyuarakan kepada dunia bahwa kepentingan buruh Indonesia juga harus diperhatikan dan dihormati”. tegasnya.
Sekedar info, Kementerian Luar Negeri Jepang bekerja sama dengan Sekretariat Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), pertemuan konsultasi dengan Bisnis di OECD (BIAC) dan Komite Penasihat Serikat Pekerja untuk OECD (TUAC ), untuk mempersiapkan Pertemuan Dewan Menteri OECD (MCM) tahun ini yang akan dipimpin Jepang pada bulan Mei. Pertemuan tersebut berlangsung di Keidanren Kaikan.
Wakil Menteri Luar Negeri Parlemen, Mr. HOSAKA Yasushi, membuka pertemuan tersebut dengan menggarisbawahi pentingnya masukan dari sektor bisnis dan tenaga kerja terhadap keberhasilan MCM tahun ini, dan menekankan niat Jepang untuk bekerja sama dengan mereka untuk lebih lanjut. mensosialisasikan peraturan dan standar OECD.
Dalam pertemuan tersebut juga menyediakan forum untuk pertukaran pandangan secara aktif mengenai tema MCM tahun ini, “CO-CREATING THE FLOW OF CHANGE: Memimpin Diskusi Global dengan Pendekatan yang Objektif dan Andal menuju Pertumbuhan Berkelanjutan”, untuk lebih mencerminkan pandangan dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan untuk diskusi di MCM. (Referensi) Bisnis di OECD (BIAC) dan Komite Penasihat Serikat Pekerja untuk OECD (TUAC) Bisnis di OECD (BIAC) dan Komite Penasihat Serikat Pekerja untuk OECD (TUAC) adalah badan penasihat resmi OECD yang mengoordinasikan pandangan kalangan dunia usaha dan sektor tenaga kerja mengenai tantangan sosial-ekonomi penting yang dihadapi negara-negara anggota OECD dan memberikan rekomendasi kepada OECD dan pemerintah Anggotanya.
seperti diketahui, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) adalah forum unik di mana pemerintah dari 37 negara demokrasi dengan ekonomi berbasis pasar berkolaborasi untuk mengembangkan standar kebijakan guna mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
OECD menyediakan wadah bagi pemerintah untuk membandingkan pengalaman, mencari jawaban atas tantangan bersama, mengidentifikasi praktik yang baik, dan mengembangkan standar tinggi untuk kebijakan ekonomi. Selama lebih dari 50 tahun, OECD telah menjadi sumber analisis kebijakan dan data ekonomi berbasis bukti yang dapat diandalkan . Amerika Serikat bekerja sama dengan anggota lain untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, disiplin anggaran, dan daya tanggap terhadap prioritas anggota OECD.
Saat ini, negara-negara anggota OECD menyumbang tiga perlima PDB dunia, tiga perempat perdagangan dunia, lebih dari 90 persen bantuan pembangunan resmi global, separuh konsumsi energi dunia, dan 18 persen populasi dunia. Bersama dengan lembaga sejenisnya, Badan Energi Internasional (IEA) dan Badan Energi Nuklir (NEA), OECD membantu Amerika Serikat dan mitra-mitranya memperoleh manfaat dan menghadapi tantangan perekonomian global dengan mendorong kebijakan ekonomi yang sehat, pasar yang lebih bebas. penggunaan sumber daya yang lebih efisien, dan inovasi yang lebih baik melalui ilmu pengetahuan dan teknologi.
[KSBSI.ORG/RED/Handi]
