Kantorberitaburuh.com, JAKARTA – Secara resmi pemerintah melalui Menkumham Yasonna Laoly telah melarang Tenaga kerja Asing (TKA) masuk ke Indonesia pertanggal 27 Juli 2021 selama penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat atau PPKM level 4.
Larangan itu mencakup proyek strategis nasional yang selama ini dijadikan alasan pemerintah mendatangkan TKA asal China.
Polemik kemudian timbul, setelah sebelumnya sejumlah pihak mempersoalkan penggunaan TKA china yang disebutkan pemerintah adalah tenaga ahli, tetapi terungkap di lapangan, ternyata penggunaan TKA China juga meliputi pekerjaan seperti sopir, tukang kebun hingga Satpam.
Hal ini diungkap oleh Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri.
Menurutnya, jumlah TKA China yang masuk ke Indonesia untuk proyek nikel di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara jauh lebih besar ketimbang yang dilaporkan oleh pemerintah sebesar 3.500 orang.
Faisal Basri menyebut, para TKA China bukan hanya berlatar belakang sebagai tenaga ahli. Mereka juga termasuk buruh untuk pekerjaan lapangan.
“Orang datang bukan hanya tenaga ahli, tapi juga sopir, tukang kebun, satpam,” kata Faisal yang dikutip Kantor Berita Buruh dari Tempo.co tayangan YouTube milik pengamat politik, Refly Harun, Jumat (30/7/2021).
Gunakan Visa Kunjungan?
Bahkan menurut Faisal, berdasarkan data yang ia kantongi, jumlah pekerja China masuk ke Indonesia sekitar seribu orang per bulan.
Sebagian pekerja, tutur dia, tidak menggunakan visa pekerja, tapi visa kunjungan. Dengan demikian, pemberi kerja tidak membayarkan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA) sebesar US$ 100 dolar sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atau penerimaan daerah.
Menurut Faisal, data masuknya pekerja China yang ia dapat dari sumber tepercaya sudah ia sampaikan kepada staf khusus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Ia mengungkap data itu dihimpun hingga Mei 2021. “Datanya ada semua. Sumber saya banyak dari data sendiri, ada yang dari China,” tandasnya.
Pemerintah Klaim Cuma 3.500
Pada Mei lalu, Luhut mengatakan pemerintah akan berupaya mengurangi TKA asal China di Indonesia. Luhut mengklaim jumlah tenaga kerja China di kawasan industri Morowali saat ini jauh lebih sedikit ketimbang tenaga kerja Indonesia.
Dari total 50 ribu pekerja, 3.500 di antaranya berkewarganegaraan China. Sedangkan sisanya adalah pekerja lokal.
Menurut Luhut, tenaga kerja China masih dibutuhkan lantaran negara tersebut menanamkan modal di berbagai kawasan industri di Indonesia.
Dengan begitu, tenaga kerja asing akan bertugas melakukan transfer teknologi dan mengawasi jalannya investasi.
“Kalau teman-teman tanya kenapa yang kita pakai itu tenaga Tiongkok (China), saya bukan orang bodoh memberikan itu (tenaga kerja) banyak kepada mereka. Saya pasti atur bagaimana supaya mereka dikurangi sebanyak mungkin,” demikian Luhut beralasan. [*/REDKBB]
