Kantorberitaburuh.com, JAKARTA – Pemerintah mencanangkan tahun 2021 sebagai tahun pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19, salah satunya dengan cara memberikan kemudahan bagi para investor untuk membangun lapangan usaha di Indonesia.
Banyak pihak menyambut baik pencanangan tersebut. Namun begitu, ada sejumlah kritik yang dilontarkan serikat buruh. Salah satunya datang dari Markus Sidauruk, Deputi Program dan Bidang Pendidikan Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI).
Upah rendah
Markus mengingatkan pemerintah, jika nantinya lapangan kerja terbuka lebar, pemerintah harus tetap memperhatikan upah dan kesejahteraan buruh, terutama para buruh kontrak.
“Tak ada guna kalau nantinya lapangan kerja terbuka lebar, namun upah buruh tetap rendah, dan status pekerjaannya hanya buruh kontrak,” ujarnya, seperti dilansir situs resmi KSBSI.org, Jumat (15/1/2021).
Salah satu yang disorot Markus adalah kemudahaan bagi perusahaan Outsourching yang tertera dalam Undang-undang Cipta Kerja, tentu akan membuat semakin terbukanya praktek kerja kontrak. Menurutnya, ini akan menimbulkan polemik kedepannya bagi perekonomian buruh.
Markus mencontohkan, misalnya, kalau seorang buruh (kontrak) tidak terdaftar dalam program jaminan sosial, maka bisa berdampak langsung terhadap perekonomian dari keluarga sampai tingkat nasional.
“Kalau pemerintah serius menargetkan tahun ini adalah pemulihan ekonomi, maka hak dan kesejahteraan buruh juga harus diperhatikan. Sebab upah layak adalah hukum ekonomi yang harus dipenuhi oleh semua buruh yang bekerja.” tegasnya.
Menteri Jokowi jangan setengah hati
Menurut markus, sebaiknya tahun ini pemerintah membuat skema upah layak dalam menjalankan program pemulihan ekonomi. Baik dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
Markus juga mengkritik, kalau Jokowi menargetkan pemulihan ekonomi, maka semua kabinet menterinya juga harus serius. Jangan setengah hati untuk meningkatkan target pertumbuhan ekonomi. Kemudian, lebih fokus menciptakan berbagai macam program vokasi (pelatihan) di tengah masyarakat.
“Pemerintah harus lebih banyak lagi menciptakan Badan Latihan Kerja (BLK) sampai tingkat kabupaten/kota. Fasilitas dan perlengkapan alat vokasi sebaiknya diperbaharui berbasiskan teknologi industri 4.0. Program pelatihan yang diberikan harus serius dan berjenjang, supaya peserta pelatihan yang lulus nanti memiliki mental yang bagus dan siap bersaing di dunia kerja,” jelasnya.
Buruh garda terdepan pembangunan ekonomi
Oleh karena itu, Markus kembali menegaskan, agenda pemulihan ekonomi tahun ini tidak mungkin berjalan baik jika mengabaikan kesejahteraan buruh.
Alasannya, Karena buruh adalah salah satu garda terdepan pembangunan ekonomi. Jadi, menurutnya, pemerintah harus bisa menciptakan hubungan industrial yang baik antara pengusaha dan perwakilan serikat buruh.
“Kalau pemerintah hanya mementingkan pemilik modal, saya pikir nantinya menjadi sia-sia. Karena bisa saja, di era industri 4.0 serba teknologi digitalisasi, otomatisasi dan robotisasi, pengusaha lebih memilih robot menjadi pekerja di perusahaan. Sementara, masyarakat kita yang sudah tidak bekerja lagi akibat pandemi Covid-19 sulit mendapat pekerjaan,” tandasnya. (Andreas/RedKBB-Media KSBSI)
