Kantorberitaburuh.com, JAKARTA – Dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) kini menerpa wajah DKI Jakarta. Pengusutan penyelewengan Bansos DKI itu terus disuarakan Poros Rawamangun, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jakarta Procurement Monitoring (JPM), Lembaga Masyarakat Kelurahan (LMK), RW dan RT.
“Kami minta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera menyampaikan klarifikasi atau penjelasan kepada masyarakat melalui media masa tentang pengawasan penyaluran bansos DKI sehingga kualitas natura paket bansos DKI sangat tidak layak dikonsumsi. Khususnya item beras,” ujar Ketua Poros Rawamangun Rudy Darmawanto dalam jumpa pers di bilangan Veledroem Rawamangun, lansir suarakarya.id.
Rudy mendesak DPRD DKI turut mengusut dugaan penyelewengan pendistribusian paket bansos DKI dengan mengusulkan kepada fraksinya masing-masing untuk mendesak pimpinan DPRD DKI agar menggunakan fungsinya membentuk pansus bansos DKI.
Menurutnya, sudah ada sejumlah anggota Dewan yang setuju dugaan korupsi bansos DKI diusut dalam pansus yakni Ichwanul Muslimin (Gerindra) dan Zahroni (PAN).
Lebih lanjut Rudy menjelaskan, salah satu korupsi adalah item beras yang diterima warga seharusnya kualitas bagus dengan harga Rp62.000 per lima kg, seperti bantuan BUMN.
Namun yang diterima warga pada pendistribusian paket Bansos DKI ke 11 pada pekan lalu, beratnya hanya Rp 4,2 kg dengan kualitas beras yang buruk, dan tidak layak dikonsumsi, harganya tidak lebih dari Rp42.000 saja.
Tidak hanya beras, tetapi item lain juga dikurangi kaualitasnya seperti mi instan, kecap, sarden, sabun, biskuit, dan sejumlah item lainnya, merk yang tidak terkenal.
“Sabun merk Zen itu pembantu saya saja ogah pakai kok dikasih ke warga. Minimal merk ya lifebuoy,” kata Rudy.
“Intinya, kata Rudy, dugaan korupsi pada pendistribusian paket bansos DKI di setiap periode mencapai ratusan miliar. Sebab, pagu anggarannya per paket Rp275.000, namun dibelanjakan 10 item naturan seharga Rp216.000 hingga Rp250.000,” tutur Rudy.
Senada dengan Rudy, Juru bicara Poros Rawamangun Jimmy Amos Hutahuruk menambahkan, jika temuan investigasi ini tidak segera direspon oleh Gubernur Anies dengan mencopot Dirut Perumda Pasar Jaya Arief Nasrudin, pihaknya akan melaporkan barang bukti hasil investigasi ini ke aparat penegak hukum.
“Jika temuan hasil investigasi kami tidak direspon, ya kami akan demo ke Pemprov DKI, selanjutnya melaporkan ke BPK dan KPK,” kata Jimmy Amos.
Sementara itu, saat berita ini dirilis, belum diperoleh keterangan dari pemprov DKI Jakarta terkait dugaan korupsi bansos ini.
(*/RedHuge/Kantor Berita Buruh)
