Kantorberitaburuh.com, JAKARTA – Kabar mengejutkan muncul dari Rawamangun, Jakarta Timur. Sebuah investigasi yang dihasilkan komunitas aktivis Jakarta bernama ‘Poros Rawamangun’, menyebutkan adanya dugaan korupsi dalam pelaksanaan program bantuan sosial (Bansos) Natura yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk 2,4 juta warga Ibu Kota terdampak Covid-19.
“Paket bantuan Pemprov DKI digulirkan sejak Maret hingga Desember 2020 sudah 11 kali. Bila diasumsikan selisih Rp50 ribu saja per kardus paket (dikalikan jumlah penduduk yang dibagi), maka (dana yang keluar) bisa di-angka Rp100 miliar per event pendistribusian.” ungkap Ketua Pembina Poros Rawamangun, Rudy Darmawanto dalam keterangan pers yang diterima redaksi Kantor Berita Buruh, Minggu (13/12/2020).
Rudy menyebutkan, menurut hasil pemeriksaan anggota Komisi B DPRD DKI Taufik Azhar, Poros Rawamangun dan timnya, paket berisi natura itu, di antara satu dengan yang lain tidak sama jenis kuantitas dan kualitasnya.
Disebutkan, ditemukan harga pasar bila dibeli secara eceran maka satu dus bansos senilai antara Rp195.000 hingga Rp200.000 (terdapat 8 sampai 9 item) terdiri dari beras 20 kg, minyak goreng 1 liter, sarden, buskuit, mi, tepung terigu, sabun mandi dan kecap.
Padahal, menurut laporan besaran pagu anggaran bansos senilai Rp275 ribu yang dirilis Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan untuk disalurkan kepada kurang lebih 2, 4 juta penduduk.
“Jadi, dugaan korupsi bansos DKI yang lakukan oknum pegawai SKPD dan BUMD DKI lebih jahat dari korupsi yang diduga dilakukan Mensos Juliari Peter Batubara yang Minggu lalu di tangkap KPK,” terang Rudy.
Ia menegaskan paket bansos yang didistribusikan kepada warga terdampak penyebaran virus Corona tersebut tidak mengindahkan azas kepatutan.
“Karena.. murah dan tidak berkualitas. Padahal agama mengajarkan berikan bantuan, atau bersedekahlah dengan barang atau hartamu yang layak dan yang bagus. Paling tidak, bersedekahlah dengan apa yang kamu makan,” tandasnya.
Rudy menegaskan, sudah banyak keluhan dari masyarakat penerima manfaat Bansos DKI, namun tidak digubris oleh aparat penegak hukum, juga tak ada respon dari Anies Baswedan.
Oleh karena itu, Poros Rawamangun, kata Rudy akan meminta BPK dan KPK melakukan supervisi atas hasil temuan Poros Rawamangun.
“Kami minta BPK dan KPK melakukan supervisi atas dugaan korupsi yang ditemukan dari hasil investigasi penyaluran Bansos DKI,” tandasnya.
Penjelasan Anggota Komisi B DPRD DKI
Senada dengan Rudy, Anggota dewan Taufik Azhar saat reses di wilayah daerah pemilihannya di RW 04 Kelurahan Tengah, Kramatjati, beberapa hari lalu juga menemukan isi paket bansos DKI (diduga) kurang layak.
“Kami cek langsung isi dus bansos DKI yang diterima masyarakat di RW 04 Kelurahan Tengah dari 8-9 item itu nilainya tidak lebih dari Rp 200.000. Jadi ada dugaan korupsi,” kata Taufik seperti dikutip Kantor Berita Buruh dari situs nasional Suarakarya.id.
Ketua DPD II Partai Golkar Jakarta Timur ini minta ada penjelasan dari pihak terkait tentang isi, jenis dan banyaknya isi bansos.
Meskipun Taufik menegaskan, tujuannya ada tidak ada fitnah, namun anggota Komisi B DPRD DKI ini minta Gubernur Anies menjelaskan masalah ini.
Kendati demikian, Taufik juga menjelaskan pagu angaran paket Bansos DKI memang benar sebesar Rp275 ribu, tetapi ada biaya-biaya lain yang harus dibayar.
“Ada biaya-biaya lain seperti tenaga pengepakan, kardus dan biaya pengiriman sampai ke kantor-kantor RW,” tandasnya.
Hingga berita dirilis, belum ada penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait maupun dari Gubernur Anies soal temuan Poros Rawamangun ini.
(RedHuge/Kantor Berita Buruh)
