Kantorberitaburuh.com, JAKARTA – Ketua Tim Kuasa Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, Harris Manalu SH berharap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) berani menegakkan hukum konstitusi dengan membatalkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU).
“Berharap Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara pengujian formil UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja berani menegakkan hukum konstitusi dengan membatalkan UU 6/2023.” kata Harris Manalu dalam keterangan resminya kepada redaksi, Minggu (1/10/2023).
Namun begitu, menurut Mantan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) jika membatalkan 78 UU dirasa berat, Harris meminta, setidak-tidaknya Hakim MK berani membatalkan atau mengeluarkan UU Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan dari UU 6/2023.
“Hakim MK harus berani membuat terobosan hukum acara Mahkamah Konstitusi.” imbuhnya.
Menurut Harris, dalam putusan perkara Nomor 91/2020 tentang Cipta Kerja, Hakim MK sudah berani membuat terobosan hukum acara dengan menyatakan UU 11/2020 inkonstitusional bersyarat.
“Nah, pengalaman masa lalu bolehlah juga membuat terobasan hukum dalam bentuk lain yaitu mengeluarkan UU 13/2003 dari UU No.6/2023.” terangnya.
Sebab, kata Harris, dengan dikeluarkannya UU 13/2003 dari UU 6/2023 maka keributan-keributan antara buruh dengan pengusaha tidak ada lagi. Demikian juga dengan demo dan unjuk rasa, tidak ada lagi. Karena faktanya selama ini yang terlihat keras menolak kehadiran UU Cipta Kerja hanyalah kalangan buruh atau serikat buruh.
“KSBSI sangat berharap MK melakukan itu.” tandas Harris Manalu.
[REDHUGE/REDKBB]
