Kantorberitaburuh.com, RAMALLAH – Pada 5 Januari 2021, Federasi Serikat Buruh Dunia atau WFTU melakukan kampanye internasional untuk mendesak pembebasan tahanan anak Palestina serta semua tahanan aktivis kemanusiaan dari penjara Israel. Aksi solidaritas itu juga didukung Persatuan Umum Pekerja Palestina (GUPW) dan dilakukan di Markas Besar Komite Internasional Palang Merah di Ramallah, Gaza, Tulkarem dan Lebanon.
Dalam acara solidaritas yang diselenggarakan di Ramallah tersebut, seorang anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina menyerahkan nota WFTU tentang para tahanan Palestina dan hak-hak mereka serta tuntutan kebebasan mereka. Sementara Kepala Otoritas Urusan Tahanan, perwakilan Klub Tahanan Palestina, dan anggota Sekretariat Jenderal GUPW juga turut berpartisipasi.
Di Lebanon, Sekretaris Jenderal GUPW, Abdul Kader Abdallah ikut memberikan dukungan dan memmbuat pernyataan tegas bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga kemanusiaan dan hukum internasional harus mengambil peran untuk membebaskan aktivis kemanusiaan yang ada di penjara Israel.
“Kondisi mereka menyedihkan karena tidak adanya perlindungan internasional atas Hak Asasi Manusia (HAM),” ujarnya.
Bahkan, sebagian besar tahanan itu terpaksa harus bersesakan karena kondisi penjara terbilang sudah melebihi kapasitas. Sementara jumlah narapidana berjumlah lebih dari 5.000 orang, termasuk perempuan, ibu, anak di bawah umur, anak-anak, lansia, sakit, penderita penyakit kronis dan penyakit ringan.
“Memang di dalam penjara itu ada perawat medis khusus yang mereka butuhkan. Tapi yang kami khawatirkan tentang kondisi dan kehidupan mereka, terutama mengingat merebaknya pandemi virus Corona dan tidak adanya perawatan kesehatan yang memadai,” ucapnya.
Mai Abu Alia, Sekretaris Jenderal GUPW Depute mengatakan aksi solidaritas tersebut akan tetap dilakukan. Dia juga siap menggalang kekuatan untuk mengumpulkan semua pekerja di Palestina, Federasi Serikat Buruh Dunia untuk ikut mendesak pemerintah Israel membebaskan semua tahanan Palestina di penjara pendudukan yang sedang berkonflik berkepanjangan itu. (ANDREAS/KSBSI.ORG)
