Kantorberitaburuh.com, JAKARTA – Kabar mengejutkan muncul dari Alumni Mahasiswa (Taruna/i) dari tiga kampus sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan, yakni Alumni Taruna/i Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP), Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, dan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makasar.
Sedikitnya 66 orang dari Alumni Taruna/i itu mempertanyakan nasib mereka yang tak kunjung diangkat jadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil.
“Kami baru saja menyampaikan surat klarifikasi serta permohonan terkait dengan surat kuasa yang kami terima dari anak-anak sekolah pembibitan/sekolah kedinasan dari Kementerian Perhubungan yang sampai saat ini, kurang lebih lima tahun, belum diangkat sebagai ASN sesuai dengan peraturan menteri KEP 41 yang dikeluarkan oleh Bapak Menteri Perhubungan, Budi Karya,” kata Ketua Tim Kuasa Hukum Antonius Parlaungan Tobing SH dari Firma Hukum Shalih Mangara Sitompul SH MKN & Rekan yang dikutip Kantor Berita Buruh dari Video yang diterima redaksi, Rabu (24/3/2021).
Antonius mengatakan, yang dimaksud dengan sekolah pembibitan itu adalah sekolah yang setara dengan ikatan dinas. Dari mulai biaya pendidikan, seragam, diklat dan buku, semuanya ditanggung oleh negara.
“Semuanya dibiayai oleh negara, khususnya Menteri Perhubungan, dan mendapatkan uang saku yang nantinya dia setelah lulus, langsung secara otomatis diangkat (menjadi) ASN di Kementerian Perhubungan,” terangnya.
Ambil Langkah Hukum
Namun sayangnya, sejak lulus pada tahun 2017, para mahasiswa itu menunggu dan tidak ada kepastian kapan akan diangkat menjadi ASN. “Sampai saat ini..menunggu.. tidak ada kepastian. Dan sampai saat ini belum diangkat sebagai ASN.” kata dia.
“Malah sebaliknya diarahkan oleh BPSDM untuk bekerja di tol laut dengan cara melamar pekerjaan sesuai dengan masyarakat pada umumnya…buat lamaran kerja..supaya dapat diterima di tol laut, begitu,” terangnya.
Dia pun berharap agar Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi segera mengangkat anak-anak Alumni tiga sekolah itu menjadi ASN. Namun bila permohonan ke-66 alumni mahasiswa itu tidak juga diangkat menjadi ASN, maka pihaknya akan menempuh jalur hukum.
“Bila Menteri Perhubungan tidak mengangkat sebagai ASN, kami akan melakukan upaya hukum dengan melakukan gugatan ke PTUN, serta membuka laporan polisi atas dugaan pembohongan publik,” tandasnya.
Dugaan Intimidasi dan Tekanan
Sementara itu, Pak Anton, salah satu orang tua dari Alumni Taruna/i menerangkan sedikitnya ada 20 advokat mendapat surat kuasa dari ke-66 Alumni Taruna/i Pembibitan Kemenhub OP 90, dengan perincian, angkatan 56,57 dan 58 sebanyak 64 mahasiswa sisanya angkatan 60 sebanyak 2 Mahasiswa.
Menurut dia, selain diminta untuk melamar di tol laut, alumni mahasiswa ini diduga mendapatkan tekanan dan intimidasi dari pusbang laut.
“Anak-anak selama ini sejak lulus sudah mengabdi di kemenhub dan saat ini malah diarahkan ke tol laut dengan membuat lamaran kerja dan diduga mendapatkan tekanan dan intimidasi dari pusbang laut.” terang Anton dalam pesan Whatsapp yang diterima redaksi, Kamis (25/3/2021).
Sampai saat ini, menurutnya, Kementerian perhubungan masih merekrut Taruna/i Pembibitan Kemenhub. Alasannya, Kemenhub disebut-sebut masih kekurangan pegawai ASN di lingkungannya. “Lantas bagaimana dengan anak-anak yang terlantar yang sudah menggunakan biaya penuh dari negara ini?” tandasnya.
Hingga berita dirilis, belum diperoleh keterangan atau klarifikasi dari Kementerian Perhubungan terkait nasib 66 Alumni mahasiswa ini. Berita belum terkonfirmasi. (REDKBB)
