Kantorberitaburuh.com, JAKARTA – Dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) DKI Jakarta dikabarkan telah ditangani oleh Tim Inspektorat Kota Jakarta Timur. Hal itu merujuk dari keterangan salah satu Ketua RW di Cakung, Jakarta Timur yang diungkap komunitas aktivis ‘Poros Rawamangun’.
Disebutkan, Wali Kota Jaktim Muhamad Anwar diinformasikan telah menurunkan tim Inspektorat di wilayah Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, dan menemukan adanya dugaan penyelewenangan paket bantuan sosial (bansos) DKI untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.
Ketua RW 05 Kelurahan Cakung Timur, H Mustofa membenarkan informasi pemeriksaan yang dilakukan tim Inspektorat tersebut terhadap pelaksanaan pendistribusian Bansos DKI di wilayahnya.
“Ya benar tim Inspektorat Kota Jakarta Timur sudah memeriksa isi paket Bansos DKI,” kata H Mustofa seperti disampaikan Ketua Poros Rawamangun Rudy Darmawanto yang dikutip Kantor Berita Buruh dari situs nasional, Suarakarya, Minggu malam (13/12/2020).
Sebelumnya diberitakan,dugaan korupsi menyeruak dalam pendistribusian paket Bansos DKI Jakarta yang disalurkan ke sejumlah daerah di DKI.
Menurut Rudy, paket Bansos berisi beras, minyak goreng, sarden, biskuit, kecap, dan sabun mandiri (diduga) hanya senilai Rp195 ribu sampai Rp200 ribu.
“Padahal dalam rilisnya, Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan bahwa pagu anggaran Bansos (nilainya) sebesar Rp275 ribu,” kata Rudy.
Meskipun ada biaya mengepak, biaya beli kardus dan transportasi, namun menurut Rudy, jumlahnya masih di bawah Rp250 ribu. Jadi masih ada selisih Rp25 ribu per paketnya.
Dugaan Korupsi di-11 kali penyaluran bansos
Tim Investigasi Poros Rawamangun Jimmy A. Hutahuruk didampingi Nanang Supriatna menambahkan keterangan Rudy, bahwa ada selisih Rp25 ribu per paketnya, tetap saja ada dugaan korupsi senilai ratusan miliar jika dikalikan 11 kali penyaluran bansos.
“Tetap saja ada dugaan korupsi ratusan miliar dari 11 kali penyaluran Bansos DKI. Jauh lebih besar dari dugaan korupsi Mensos Yuliari Peter Batubara,” kata Jimmy A. Hutahuruk.
Atas informasi itu, Poros Rawamangun mendesak Inspektorat Kota Jakarta Timur bekerja sungguh-sungguh memeriksa dugaan korupsi dalam penyaluran Bansos DKI ini. Pihak inspektorat diminta tak hanya melakukan pemeriksaan semata, namun juga harus bertindak tegas.
Minta Inspektorat Bertindak Tegas
“Jangan hanya sebatas pemeriksaan saja, Inspektorat harus bertindak tegas terhadap pihak yang diduga menyelewengkan Bansos DKI,” tandas Tim Investigasi Poros Rawamangun.
Hasil penelusuran Kantor Berita Buruh, sejauh ini, belum ada keterangan lebih lanjut dari pemprov DKI Jakarta terkait dengan informasi yang diungkap Poros Rawamangun ini.
(RedHuge/Kantor Berita Buruh)
