Kantorberitaburuh.com, URUGUAY – Kualitas demokrasi di Uruguay memburuk dalam beberapa tahun belakangan ini. Pemerintah melalui oknum pejabat mereka menggunakan fasilitas negara untuk melakukan pengawasan ilegal yang dilakukan terhadap Pemimpin Serikat Pekerja, terutama pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap Marcelo Abdala, presiden federasi serikat pekerja Uruguay PIT-CNT dan sekretaris jenderal afiliasi IndustriALL UNTMRA.
PIT-CNT sedang mempertimbangkan tindakan politik dan hukum untuk membela demokrasi, Republik dan kebebasan. PIT-CNT mengeluarkan pernyataan pada 1 Februari menolak pengawasan ilegal pemimpin serikat pekerja Marcelo Abdala oleh mantan kepala keamanan presiden Alejandro Astesiano.
Media Uruguay menerbitkan rekaman audio Alejandro Astesiano yang mengonfirmasi bahwa dia menggunakan kamera pengintai dari Kementerian Dalam Negeri untuk mengikuti rute Abdala di jalan raya umum setelah dia terlibat dalam kecelakaan lalu lintas pada Februari 2022.
Sekretariat eksekutif PIT-CNT mengatakan bahwa ini “melanggar hak individu dan kebebasan sipil, dan mempertanyakan kualitas demokrasi Uruguay”. Dalam sebuah pernyataan, insiden itu digambarkan sebagai “sangat serius”, mengingat bahwa sumber daya dan peralatan negara digunakan untuk “tujuan palsu” dan bertentangan total dengan kepentingan yang seharusnya memandu tindakan pejabat pemerintah.
Sekretariat eksekutif sedang mempertimbangkan kemungkinan mengambil tindakan politik dan/atau hukum di tingkat nasional dan internasional untuk membela demokrasi, Republik dan kebebasan.
UNTMRA juga mengeluarkan pernyataan resmi, mengungkapkan solidaritas dengan pemimpin serikat Abdala, “Kami mengutuk praktik anti demokrasi yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Luis Lacalle Pou. Kami dengan tegas menolak praktik semacam itu, yang melanggar hak individu dan kebebasan sipil.” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Regional IndustriALL untuk Amerika Latin dan Karibia, Marino Vani, mengatakan, pihaknya berdiri dalam solidaritas dengan sesama pekerja logam dan pemimpin serikat buruh Uruguay, Abdala, serta dengan pimpinan serikat dan pusat serikat buruh Uruguay.
“Ini adalah serangan terhadap kebebasan individu dan kolektif pekerja.” kata Marino Vani dalam keterangan resmi yang dinukil laman IndustriALL-Union.org, dikutip Rabu (15/2/2023).
Marino Vani menegaskan, IndustriALL menyayangkan fakta bahwa politisi dan pejabat pemerintah Uruguay menggunakan aparatur negara untuk praktik ilegal dan anti-demokrasi.
“Kami berharap ini tidak akan terulang dan mereka yang bertanggung jawab, di setiap tingkatan, akan dimintai pertanggungjawaban.” tandasnya.
[REDKBB]
