Kantorberitaburuh.com | KUALA LUMPUR – Krisis tenaga kerja yang parah di Malaysia telah memukul industri sawit di negara itu. Produksi menurun dan berpengaruh terhadap industri lainnya.
Seperti dilaporkan, Masalah ketenagakerjaan telah mengemuka sejak pandemi di Negeri Jiran Malaysia. Sebagian besar sektor di negara ini terkena dampak dari kurangnya tenaga kerja. Malaysia pun membutuhkan pasokan tenaga kerja asing, terutama dari Indonesia dan Bangladesh.
Asosiasi Minyak Sawit Malaysia (MPOA) mengatakan bahwa sejak Januari tahun ini, pemerintah telah menyetujui hampir 400.000 aplikasi kuota pekerja asing untuk semua sektor ekonomi, tetapi penundaan di negara-negara sumber dan mekanisme agen mengakibatkan hanya 12 persen dari mereka yang bisa masuk.
Kepala Eksekutif MPOA Joseph Tek Choon Yee mengatakan dalam sebuah pernyataan pada 13 September bahwa sektor perkebunan menghadapi kekurangan pekerja terburuk sejak kelapa sawit dikomersialkan lebih dari seabad yang lalu.
“Baru-baru ini, MPOA memperkirakan bahwa Malaysia kemungkinan akan mengakhiri tahun ini dengan total produksi minyak sawit mentah (CPO) yang lebih rendah pada 18,0 juta ton di tengah titik kesulitan utama saat ini dengan krisis tenaga kerja dan faktor penurunan lainnya,” katanya, dikutip dari CNA, lansir CNBC, Minggu (25/9/2022).
Dia menambahkan bahwa ini akan menjadi masalah utama saat ini. Malaysia sendiri telah mencatat stagnasi pertumbuhan produksi CPO dalam 3 tahun berturut-turut.
Tek berharap bahwa pemerintah akan memperkenalkan keringanan pajak langsung atau insentif untuk menutupi pengeluaran yang dikeluarkan oleh pelaku industri dalam memulai program rekrutmen dan kampanye kesadaran di negara-negara sumber yang disetujui untuk mempercepat proses rekrutmen.
Dia juga berharap pemerintah bisa mengatur dan memberlakukan batasan yang adil dan membatasi total pungutan yang dilakukan agen kepada pengusaha.
“Saat ini, beberapa agen perekrutan memungut biaya tinggi untuk layanan mereka. Sampai saat ini, tidak ada lembaga atau kementerian yang mengembangkan pedoman atau peraturan terkait dengan tuduhan ini.
“Pengenaan berbagai biaya atau biaya yang adil akan mendorong transparansi,” katanya.
Salah satu pengembang properti terbesar di Malaysia, Mah Sing Bhd, berharap pemerintah dapat mempercepat proses penerimaan tenaga kerja asing dan idealnya mempercepat proses persetujuan pekerja migran secara lebih efektif untuk membantu bisnis lokal tumbuh.
Managing Director Mah Sing Bhd Leong Hoy Kum mengatakan bahwa Industri ini telah terkena dampak serius oleh keterlambatan kemajuan pengembangan proyek yang membuat investor menjauh.
“Untuk memenuhi permintaan dan memulihkan momentum perekonomian, industri konstruksi saat ini membutuhkan 500.000 tenaga kerja, terutama dari Indonesia dan Bangladesh,” tandasnya.
[*/REDKBB]
