spot_img
spot_img
spot_img
BerandaInternasionalAsia PasifikBuruh Thailand Desak Pemerintah Tindak Tegas Pemasok Victoria's Secret
Jumat, Mei 3, 2024

Buruh Thailand Desak Pemerintah Tindak Tegas Pemasok Victoria’s Secret

spot_imgspot_img

Kantorberitaburuh.com, THAILAND – Konfederasi Buruh Industri Thailand (CILT) meminta Perdana Menteri Thailand untuk mengambil tindakan hukum terhadap pemasok Victoria’s Secret Brilliant Alliance Thai Global Ltd. (BAT), yang berutang kepada 1.388 pekerja upah yang belum dibayar dan uang pesangon untuk tujuh bulan, dan untuk memikul tanggung jawab atas uang yang terutang kepada pekerja.

Sejak penutupan langsung bisnis dan pemutusan hubungan kerja secara ilegal terhadap 1.388 karyawan pada 10 Maret, pabrik pakaian dalam, yang memasok raksasa pakaian dalam Victoria’s Secret, telah gagal memenuhi kewajiban hukumnya untuk membayar upah, lembur, liburan, dan uang pesangon kepada para pekerja.

Presiden CILT Prasit Prasopsuk mengatakan, mendesak Perdana Menteri Prayuth Chan-o-cha untuk menggunakan dana kesejahteraan karyawan untuk memajukan jumlah THB242.689.862,71 (US$7,61 juta) kepada para pekerja.

BACA JUGA  Sekjen KSBSI Tolak Kapolri Dinonaktifkan, Biarkan Jenderal Listyo Sigit Bekerja, Jangan Diganggu!

“Pemerintah bisa mendapatkan penggantian dari BAT nanti. Para pekerja telah menunggu selama tujuh bulan; mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi.” kata dia kepada Industriall.Union.org yang dinukil, Sabtu (16/10/2021).

Bertepatan dengan Hari Kerja Layak Sedunia pada 7 Oktober, 100 mantan pekerja BAT menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung pemerintah di Bangkok. Selain tuntutan upah yang belum dibayar dan uang pesangon, para buruh mendesak pemerintah untuk menuntut pemilik perusahaan secara hukum pidana.

Para pekerja berpendapat bahwa adalah tugas pemerintah untuk mencegah investor asing melarikan diri dari pekerja dan tanggung jawab dan bahwa pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut.

Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Perdana Menteri Thailand, Sekretaris Jenderal IndustriALL Atle Høie mengatakan, sudah saatnya bagi pemerintah Thailand secara tegas menegakkan hukum perburuhan dan melindungi hak-hak pekerja.

BACA JUGA  Mogok Massal Buruh Tambang Armenia, Menangkan Kenaikan Upah dan K3

“Kami mendukung seruan CILT bahwa pemerintah harus memajukan pembayaran kepada para pekerja.” terangnya.

“Kebanyakan dari mereka adalah pekerja perempuan, yang terdampak secara tidak adil oleh pandemi Covid-19. Mereka terpaksa hidup dengan sedikit tabungan karena mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan selama pandemi.” tandas Atle Høie. [*/REDKBB]

- Advertisement -spot_imgspot_img
Must Read
Terbaru
- Advertisement -spot_imgspot_img
Baca Juga :