spot_img
spot_img
spot_img
BerandaBerita UtamaBaharuddin: Pengusaha Dipatok Harga Vaksin Rp125-150 Ribu, Simak Janji DPRD Jakarta
Jumat, Mei 3, 2024

Baharuddin: Pengusaha Dipatok Harga Vaksin Rp125-150 Ribu, Simak Janji DPRD Jakarta

spot_imgspot_img

Kantorberitaburuh.com, JAKARTA – Baharuddin Simbolon, Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (Korwil KSBSI) provinsi Jawa Barat mengatakan, tidak ada satu terobosan pun yang bisa memulihkan ekonomi Indonesia, selain program vaksinasi.

“Itulah terobosannya, vaksinasi harus dipercepat,” kata Baharuddin saat diskusi daring bersama Dedi Hardianto Sekjen KSBSI, August Hamonangan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI dan H. Irvansyah petinggi PDI Perjuangan Tangerang, Kamis (19/8/2021) kemarin.

Ia berharap kepada Anggota Dewan dan petinggi PDIP yang hadir punya komunikasi link di partainya sampai ke daerah-daerah untuk mensosialisasikan percepatan program vaksin.

Namun demikian, Baharuddin membandingkan antara program vaksin gratis yang dilakukan pemerintah dan program vaksin murah yang dilakukan sebuah lembaga dengan mahalnya harga vaksin untuk buruh yang dipatok ke Pengusaha seharga Rp125-150 ribu per-buruh.

BACA JUGA  Handal di Medan Perang, Drone Turki Laris Manis Terjual

“Ada program vaksinasi yang dilakukan lembaga dimana pesertanya 1 hari mencapai 5 ribu orang dengan biaya yang dibutuhkan mencapai Rp150 juta. Artinya dengan biaya nakes (Tenaga Kesehatan), akomodasi, administrasi, cuma Rp30 ribu. Tetapi yang sekarang lagi galak-galaknya dilakukan, mau melakukan vaksin itu dikenakan biaya Rp125 ribu dan Rp150 ribu (Per-buruh). Justru banyak pengusaha yang tidak mau melakukan,” ungkap Korwil KSBSI Jawa Barat kepada August Hamonangan dan H Irvansyah.

Baharuddin mengaku siap memberikan data yang ia miliki. Akibat perbandingan vaksinasi yang dilakukan lembaga dengan biaya hanya Rp 30 ribu, sementara kalangan pengusaha yang dipunguti Rp125 – 150 ribu, otomatis, pengusaha tidak mau melakukan vaksinasi.

BACA JUGA  Supardi: Presiden Harus Terbitkan Perppu Pembatalan Klaster Ketenagakerjaan kembali ke UU 13

“Kalau tidak mau bayar sekian.. ya nggak usah divaksin. Itu sangat berbahaya. Bang August dan bang Irvan, itu informasi, detailnya saya bisa sampaikan.” kata Baharuddin.

“Harapan saya, ini bisa dikontrol sampai ke bawah, sesuai dengan fungsi pengawasan yang ada melekat di parlemen. Awasin! Negara sudah jelas mengatakan, vaksin itu gratis!,” tandasnya.

Janji Lakukan Terobosan

Menjawab informasi yang diberikan Korwil KSBSI Jawa Barat, August Hamonangan mengatakan, pihaknya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta bukan hanya berkompeten di DKI Jakarta saja, namun juga bisa melakukan terobosan.

“Saya berpikiran, ini perlu diterobos. Namanya Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan mereka kan juga di wilayah DKI Jakarta, tentunya terobosan yang bisa menjawab (informasi) yang tadi (disampaikan Baharuddin),” kata August Hamonangan.

BACA JUGA  Mayday 2024, KSBSI Siap Geruduk Istana, Usung 6 Poin Tuntutan, Desak Pemerintah Perbaiki Sistem Pengupahan

“Saya akan beraudiensi kepada beliau-beliau para menteri. Mumpung Jakarta masih ibukota, mumpung masih ada peran yang bisa saya lakukan,” janji dia.

Menjawab lebih spesifik, kata Hamonangan, harusnya hal-hal seperti mahalnya harga vaksin, harus didengarkan oleh anggota DPRD di setiap provinsi maupun kabupaten/Kota.

“Menurut saya, dewan ini jangan eklusif lah.” tandasnya.

Sebelumnya, politisi PSI ini juga berjanji kepada Juandi Hutauruk Korwil KSBSI Riau dan Baharuddin Simbolon, apabila ada kunjungan kerja ke daerah korwil tersebut, ia akan mampir.

August Simbolon juga sempat berbincang santai dengan Sekjen KSBSI sewaktu berkunjung ke kantor Pusat KSBSI di Cipinang Muara. [REDKBB]

- Advertisement -spot_imgspot_img
Must Read
Terbaru
- Advertisement -spot_imgspot_img
Baca Juga :