Kantorberitaburuh.com, JAKARTA – Elly Rosita Silaban Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) tak membantah jika Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang masih diterapkan di Pulau Jawa dan Bali berdampak pada buruh.
Pasalnya, kebijakan ini membatasi aktivitas perusahaan. Imbasnya pengusaha mengalami kerugian dan bayangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kembali terjadi.
“Akibat pemberlakuan PPKM Darurat pengusaha banyak mengeluh, karena bisnisnya terancam. Saya juga belum mendapat laporan resmi Badan Pusat Statistik (BPS) berapa jumlah buruh formal dan informal yang ter-PHK akibat terjadinya lagi ledakan Covid-19 varian Delta yang terjadi tahun ini,” ucapnya, saat diwawancarai, di Cipinang Muara Jakarta Timur, beberapa waktu lalu.
Elly memahami pemerintah sedang kesulitan menghadapi pandemi global ini. Ia menyarankan agar pemerintah lebih intens berdialog dengan perwakilan pengusaha dan serikat buruh/pekerja. Salah satu masalah yang harus diatasi adalah menghentikan ledakan pengangguran. Serta mencari solusi, menciptakan lapangan kerja bagi buruh sudah ter-PHK.
“Kalau perusahaan sedang krisis keuangan, sebaiknya tidak langsung melakukan PHK. Ada baiknya membuat aturan pengurangan upah saja dimasa pandemi. Bagin saya kebijakan ini solusi jalan tengah, sampai menunggu ekonomi negara pulih. Buat apa melakukan PHK tapi kemiskinan dan kriminalitas justru meningkat,” lugasnya.
Lanjutnya, dia berharap jika pemerintah melihat korban Covid-19 sudah menurun, aturan PPKM Darurat tidak usah terlalu diperketat lagi. Supaya pelaku usaha di sektor formal seperti Mal, toko, bisa beraktivitas dan roda perekonomian berputar.
“Saya pikir situasi saat ini pemerintah sudah bisa memberikan toleransi untuk memberikan pelaku usaha membuka usahanya supaya lebih leluasa. Tapi tetap dengan syarat protokol kesehatan (Prokes) yang ketat. Karena pengusaha dan buruh memang butuh makan,” terangnya.
Ia juga meminta pemerintah lebih bergerak cepat melakukan vaksinasi Covid-19 didaerah industri pabrik. Terlebih lagi, sampai hari ini banyak buruh yang bekerja belum menjadi peserta vaksinasi. Dan wilayah industri ini berpotensi menjadi kluster baru penyebaran virus Corona.
Pada akhir 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan tahun ini menjadi agenda ‘Pemulihan Ekonomi’. Pemerintah sudah siap menggelontorkan anggaran besar, untuk memutar kembali roda bisnis supaya lapangan kerja terbuka.
Tapi apa daya, tak ada menyangka, pada Juli lalu, Indonesia kembali mengalami ledakan Covid-19. Jutaan orang menjadi korban terpapar virus Corona.
Menurutnya, situasi tidak memihak ini semua pihak tidak usah lagi saling menyalahkan. Kalau pun pemerintah tak membuat kebijakan PPKM Darurat, pasti lebih banyak korban meninggal. Artinya, kebijakan itu memang keputusan dilematis yang wajib dijalankan demi menyelamatkan masyarakat.
“Suka tidak suka dampak PPKM Darurat pasti ada. Diantaranya perekonomian Indonesia kembali terpuruk dan target pemulihan ekonomi semakin jauh dari harapan. Tapi saya yakin, dibalik duka ini, harapan Indonesia itu bangkit kembali pasti ada,” pungkasnya.
Untuk mengatasi ledakan pandemi Covid-19 yang kembali terjadi tahun ini adalah membangun komunikasi. Sebab, selain kesehatan, dampak paling terpuruk dalam situasi ini adalah ekonomi dan dunia kerja. Jadi memang diperlukan kesepakatan bersama antara pemerintah, pengusaha dan serikat buruh/pekerja untuk melindungi buruh.
“Seperti mengupayakan tidak melakukan PHK serta tetap memberikan perlindungan jaminan sosial (BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan) kepada buruh,” ujarnya.
Hadiah Besar
Elly juga menegaskan dimasa pandemi serikat buruh tidak usah terlalu banyak menunggu dan menyalahkan pemerintah. Namun tugas pemimpin serikat buruh ditingat nasional harus memberikan ide dan mengambil peran membantu pemerintah supaya krisis segera berakhir.
“Kalau masih ada pemimpin serikat buruh suka mencari kesalahan dan kelemahan pemerintah dimasa pandemi, saya pikir mereka perlu dipertanyakan kepemimpinannya. Situasi sulit ini kita harus membuang sikap ego. Sebab ancaman Covid-19 itu nyawa manusia dan kemiskinan,” tegasnya.
Terakhir, dia menyampaikan dampak pandemi Covid-19, hampir semua jumlah anggota serikat buruh/pekerja di Indonesia berkurang, akibat banyak ter-PHK. Namun Elly menegaskan dia bersama KSBSI tidak pernah takut, kalau posisi tawar gerakan buruh tidak akan berkurang dimata pemerintah dan pengusaha.
Dirinya menyakini pemimpin yang terpilih dimasa pandemi dan selama dia memihak pada keadilan adalah orang terpilih dan tangguh yang terseleksi alam. Sebab, sejak Indonesia merdeka, belum pernah terjadi bencana penyakit dari alam yang mengerikan seperti Covid-19.
“Ketika saya dipercaya jadi pemimpin buruh ditengah Covid-19 itu merupakan hadiah istimewa dari Tuhan. Jadi bukan beban. Karena disaat negara lagi terpuruk, pemerintah akhirnya banyak meminta ide dan masukan dari KSBSI. Serta dilibatkan mengatasi krisis pandemi,” tutupnya. (A1/KSBSI.org – Jejaring Kantor Berita Buruh)
