ORGANISASI Perburuhan Internasional (ILO) menyampaikan 50 negara telah menunjukkan komitmennya memberantas bentuk perbudakan kerja dengan meratifikasi Protokol Kerja Paksa ILO No. 29. Ratifikasi ini telah memenuhi target awal yang ditetapkan selama kampanye, mendesak setiap pemimpin negara mengambil tindakan tegas terhadap praktik kerja paksa.
Guy Ryder Direktur ILO mengatakan program 50 ratifikasi Protokol Kerja Paksa telah mencapai target. Terakhir Negara Sudan menjadi negara ke 50 yang telah di ratifikasi pada 17 Maret 2021.
Perjanjian internasional ini juga mengikat pemerintah dalam mengambil langkah efektif. Dalam mencegah kerja paksa. Termasuk melindungi para korban kerja paksa. Serta memastikan akses keadilan dan pemulihan, termasuk kompensasinya.
“Segala bentuk kerja paksa, perdagangan manusia, pekerja anak dan perbudakan modern adalah masa depan yang harus kita hapuskan. Karena kerja paksa tidak memiliki tempat lagi,” ujarnya.
ILO, bersama dengan Organisasi Pengusaha Internasional (IOE) dan Konfederasi Serikat Buruh Internasional (ITUC), meluncurkan kampanye 50 untuk Kebebasan. Tujuannya untuk mendorong pemerintah meratifikasi protokol dan meningkatkan kesadaran tentang keberadaan perbudakan modern.
Sementara Sharan Burrow, Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Buruh Internasional (ITUC) menjelaskan hampir 60.000 orang dari seluruh dunia telah bergabung dalam kampanye.
Untuk mendukung seruan ratifikasi dan implementasi Protokol. Sejumlah mitra dari sektor publik dan swasta, mitra sosial, organisasi masyarakat sipil, serta beberapa selebriti juga mendukung kampanye tersebut.
“50 ratifikasi ini patut dirayakan. Tapi kami tetap membutuhkan dukungan kampanye lebih banyak lagi,” kata Sharan Burrow, Sekretaris Jenderal ITUC.
Kerja paksa mempengaruhi semua kelompok populasi, setiap wilayah di dunia dan sektor ekonomi. Menurut data, masih ada 25 juta laki-laki, perempuan dan anak-anak yang terjebak dalam kerja paksa. Lalu diperdagangkan, terikat hutang, atau bekerja dalam kondisi seperti perbudakan.
Jumlah tersebut meningkat akibat pandemi Covid-19 yang menyerang pekerja paling rentan, yang sebagian besar tidak memiliki akses perlindungan sosial.
Roberto Suarez-Santos, Sekretaris Jenderal IOE mengatakan untuk menghapuskan praktik perbudakan, maka harus ada langkah komitmen dari semua perusahaan memberantas kerja paksa. Dengan kurang dari 10 tahun tersisa.
“Untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 8,7 PBB, dalam menghapus kerja paksa, negara-negara perlu melakukan lebih banyak upaya untuk mengimplementasikan Protokol Kerja Paksa ILO No. 29. Salah satunya mendorong setiap desa negara tidak ada lagi yang tertinggal,” tandasnya. (ANDREAS/KSBSI.org)
