Kantorberitaburuh.com, JENEWA-SWISS – Organisasi Buruh Internasional atau ILO menyatakan Pandemi COVID-19 telah menambah kerentanan negara-negara yang sudah menderita bencana dan konflik.
Bahkan sebelum krisis kesehatan global ini, banyak yang mengalami tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi, yang menyebabkan peningkatan risiko kerusuhan sosial.
Faktor-faktor seperti ini membuat negara-negara yang terkena dampak kerapuhan, konflik, dan bencana kurang bisa bersiap menghadapi krisis di masa depan.
Dari studi kasus dan penelitian yang dilakukan ILO diperoleh sejumlah fakta miris terkait dengan bencana dan konfilk yang berdampak langsung pada wanita, kaum muda dan masyarakat adat.
Berikut adalah studi kasus ILO yang dikutip Kantor Berita Buruh dari situs resmi ILO:
Pukulan paling keras
Bencana dan konflik tidak berdampak sama pada semua kelompok. Orang-orang yang sudah terpinggirkan – seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat hukum adat – paling terpukul.
Dampaknya pada wanita
Di seluruh dunia, banyak wanita memiliki akses terbatas ke sumber daya ekonomi, termasuk properti, keuangan, dan hak atas tanah. Di masa konflik, perempuan seringkali menjadi satu-satunya pemberi nafkah dan pengasuh dalam rumah tangga mereka. Pendidikan untuk anak perempuan seringkali menjadi salah satu hal pertama yang harus dikorbankan ketika keadaan menjadi sulit dan sikap patriarki lama mungkin muncul kembali. Wanita juga secara unik rentan terhadap kekerasan ketika hukum dan ketertiban memburuk, terutama ketika pemerkosaan dan penculikan massal digunakan sebagai senjata perang.
Lebih sering daripada tidak, perempuan juga menjadi kekuatan pendorong untuk pemulihan pascakonflik dan pascabencana. Jika ditangani dengan benar, krisis dapat menjadi peluang untuk menangani diskriminasi berbasis gender.
(Employment Intensive Investment Program / EIIP) di Yordania menciptakan peluang kerja bagi masyarakat tuan rumah dan pengungsi Suriah melalui pekerjaan infrastruktur. Sektor ini biasanya hanya mempekerjakan laki-laki, dan Yordania memiliki salah satu tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terendah di dunia. ILO harus proaktif untuk memastikan perempuan mendapat manfaat dari program, dengan memastikan bahwa:
- Kontraktor harus merekrut perempuan untuk mendapatkan kontrak.
- Wanita yang belum pernah bekerja sebelumnya menerima pelatihan komprehensif.
- Sebuah sistem diberlakukan untuk memastikan bahwa perempuan dan laki-laki dibayar sama untuk pekerjaan yang sama.
- Hari kerja berakhir pada sore hari sehingga perempuan dan laki-laki memiliki waktu untuk tanggung jawab perawatan yang tidak dibayar.
- Petugas Perlindungan Sosial, baik pria maupun wanita, menerima pelatihan tentang pelecehan di tempat kerja.
- Tempat kerja dilengkapi dengan toilet terpisah dan tempat istirahat untuk wanita dan pria.
- Langkah-langkah praktis ini membuahkan hasil nyata. Perempuan sekarang mencapai 10% dari program-program ini, menunjukkan bahwa stereotip gender di tempat kerja dapat diatasi bahkan di masyarakat yang lebih konservatif.
Dampaknya pada kaum muda
Lebih dari sepertiga orang yang hidup dalam situasi rapuh saat ini berusia antara 15 dan 29 tahun. Kelompok ini termasuk yang paling terpukul oleh bencana dan konflik, karena mereka paling kecil kemungkinannya untuk mendapatkan pekerjaan.
Kesempatan pendidikan dan sistem dukungan sosial sering kali terganggu atau musnah pada masa krisis, mendorong kaum muda ke dalam lingkaran setan kemiskinan dan pengucilan sosial dan membuat mereka rentan untuk direkrut ke dalam angkatan bersenjata, milisi atau geng.
Ketika kaum muda dalam situasi rapuh didukung melalui pekerjaan dan pelatihan, energi, kreativitas, dan investasi mereka di masa depan berarti mereka ditempatkan secara unik untuk menjadi agen perdamaian dan ketahanan.
Menghubungkan insinyur muda dengan upaya rekonstruksi di Gaza
Kaum muda menghadapi tingkat pengangguran yang sangat tinggi di Gaza. ILO telah mendukung kolaborasi antara Universitas Islam Gaza (IUG) dan sektor swasta untuk menciptakan lebih banyak peluang kerja bagi lulusan teknik muda.
Melalui IUG-Industry and Community Liaison Center, fakultas teknik IUG dapat terhubung dengan sektor swasta, mengumpulkan masukan mereka tentang kurikulum, mengatur magang terstruktur, dan memudahkan transisi siswa ke dunia kerja melalui konseling dan pencocokan pekerjaan.
Proyek ini bermanfaat bagi mahasiswa / lulusan universitas dan perusahaan sektor swasta dalam mengatasi tantangan rekonstruksi. Ini juga meningkatkan kurikulum universitas, menyesuaikannya lebih dekat dengan kebutuhan pemberi kerja dan memungkinkan siswa untuk mendapatkan pengalaman langsung di bidang keahlian mereka.
Dampak terhadap masyarakat hukum adat
Mayoritas masyarakat hukum adat tinggal di pedesaan dan daerah terpencil. Mereka seringkali terpinggirkan secara politik, sosial dan ekonomi, dan dikucilkan dari proses pengambilan keputusan, bahkan dalam kaitannya dengan hal-hal yang menjadi perhatian mereka secara langsung – seperti pengelolaan sumber daya alam, yang merupakan akar penyebab konflik bersenjata di banyak negara.
Masyarakat adat adalah penjaga tanah mereka dan memainkan peran penting dalam pemulihan pascabencana serta upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Nilai pengetahuan dan praktik tradisional mereka diakui dengan baik dalam Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim dan dalam Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana.
Guatemala
Pada tahun 1996, PBB setuju untuk menengahi negosiasi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai di Guatemala dengan syarat bahwa setiap perjanjian akhir akan memenuhi standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Prioritas utama dari proses perdamaian adalah untuk mencapai kesepakatan tentang “Identitas dan Hak-Hak Masyarakat Asli Guatemala”. Karena PBB tidak memiliki perangkat apa pun untuk ini, Konvensi ILO tentang Masyarakat Adat dan Suku, 1989 (No. 169) menjadi penting bagi proses perdamaian.
Konvensi ini menyatakan bahwa masyarakat adat harus berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan dan program yang menyangkut kehidupan mereka dan organisasi komunitas mereka. Selain menciptakan mekanisme untuk berkonsultasi dengan masyarakat adat tentang ruang lingkup dan isi perjanjian perdamaian, ratifikasi Konvensi 169 oleh Pemerintah Guatemala menjadi landasan untuk merundingkan solusi damai dengan masyarakat adat.
Perjanjian perdamaian yang ditandatangani terakhir juga mencakup bagian tentang mengakhiri diskriminasi terhadap penduduk asli, memberi mereka perawatan kesehatan dan sekolah yang lebih baik, dan menciptakan peluang ekonomi bagi orang miskin, termasuk reformasi tanah. (*/REDKBB)
