BERANDA Berita Utama Omnibus Law Cilaka Menyusup, Corona Mewabah, Skeptisme Buruh pun Melonjak

Omnibus Law Cilaka Menyusup, Corona Mewabah, Skeptisme Buruh pun Melonjak

- Advertisement -

Penulis: Maria Emeninta, (*)

KANTOR BERITA BURUH – Penyakit koronavirus 2019–2020 atau dikenal sebagai wabah COVID-19  atau coronavirus disease 2019 telah menjadi momok menakutkan di dunia, termasuk di Asia. Di seluruh dunia, jumlah infeksi kasus virus corona telah mencapai 60.329 kasus per Kamis (13/2/2020), menurut data Johns Hopkins CSSE. Sedangkan jumlah korban tewas sebanyak 1.369 orang.

Dalam hal ini China sebagai negara sumber wabah ini adalah investor ketiga terbesar di Indonesia setelah Singapura dan Jepang, mencapai  US$2,3 miliar atau 16,2?ri total investasi asing di Indonesia. China juga merupakan negara tujuan ekspor pertama Indonesia dengan pangsa pasar 16,6?ri total ekspor Indonesia. Ekspor andalan ke China, antara lain adalah minyak kelapa sawit dan batu bara. Bank Indonesia mencatat modal asing masuk ke Indonesia melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp3,8 triliun hingga 23 Januari 2018. Namun demikian, aliran modal keluar atau capital outflow di pasar saham juga terjadi sebanyak Rp980 miliar.

Pengamat Indef Abra Tallatov mengatakan pemerintah Indonesia perlu menjaga psikologis pasar dan investor untuk mengantisipasi dampak ekonomi yang dapat terjadi.

 Aliran modal keluar terjadi karena kondisi geopolitik global dan maraknya wabah virus corona. Ini terbukti dengan terjadinya penurunan harga saham. Sekitar 50% impor Indonesia dari China adalah barang-barang industri manufaktur yang diperlukan untuk investasi. Disrupsi supply chain regional di Tiongkok akibat corona virus ini tentunya berdampak pada industri di Indonesia, yang input produksinya banyak dari China.

Cina saat ini merupakan negara importir sekaligus eksportir terbesar dunia. Cina mengimpor komoditas mulai dari minyak, bijih besi, kedelai, dan juga bagian-bagian dari barang elektronik. IMF memperkirakan ekonomi Cina memberikan kontribusi hingga 39,2?ri total pertumbuhan ekonomi dunia pada 2019. Ini menjadikan Asia sebagai kawasan dengan pertumbuhan tercepat di dunia, dengan kontribusi lebih dari dua pertiga pertumbuhan global. Menurut perkiraan IMF, ekonomi Cina akan tumbuh 6,1 persen pada tahun 2019, dan melambat menjadi 5,8% pada 2020 . Tapi coronavirus yang mewabah akan secara drastis mengubah proyeksi tersebut. Seiring dengan itu, negara-negara di dunia sudah mempersiapkan aksi-aksi penyeimbang berupa stimulus ekonomi.

BACA JUGA  Analisis Hukum Amburadulnya Tata Kelola Sawit di Indonesia

Aksi “synchronized fiscal easing” yang diinisiasi di Indonesia, dalam bentuk stimulus ekonomi, bantuknya beragam, termasuk stimulus pajak untuk menyokong ekspansi korporasi dan konsumsi domestik. “Investasi dalam negeri masih wait and see menunggu pembahasan omnibus law perpajakan dan cipta kerja di parlemen,”

BACA JUGA  Mal dan Perkantoran di Mamuju Rusak Berat

Pertanyaannya, adakah stimulus sosial atas wabah ini? Penanganan kesehatan memang sudah menjadi bagian utama di negara manapun yang terimbas langsung atau tidak langsung termasuk Indonesia dengan skenario karantina pulau Natuna. Tetapi langkah antisipasinya sama sekali tidak ada hingga saat ini, kita terkesan hanya menunggu sampai virus ini hadir di Indonesia dan kemarin 2 Maret 2020 presiden Jokowi mengumumkan bahwa 2 orang telah positif terinfeksi di Depok sehingga mulai menimbulkan kepanikan dimana-mana. Dan sebagaimana biasanya juga tanpa memperhitungkan dampak sosialnya. Budaya yang sering diagungkan “ngewongke wong” tinggalah istilah, tanpa implementasi konkrit, yang ada hanyalah komersialisasi dan perhitungan bisnis.

Pelemahan permintaan barang dari Cina sudah pasti akan mengganggu produksi dari negara pemasok. “Banyak perusahaan multinasional asing yang memiliki pusat manufaktur di Tiongkok, yang produksi barangnya diperlukan industri di seluruh dunia termasuk Indonesia.

BACA JUGA  Benarkah Kebijakan UMP di Jakarta Bisa Untungkan Pengusaha Nakal?

Bahkan saat Korea Selatan terdampak besar dengan lumpuhnya setidaknya 3 perusahaan raksana Hyundai, LG dan Samsung yang mengumumkan tutup produksi beberapa lama karena virus corona, Indonesia tentu terdampak juga karena ketiga perusahaan ini sangat diperhitungkan, belum lagi rantai pasoknya yang tidak terhitung dengan transparan di Indonesia. Lebih dari 57.000 tenaga kerja kita bekerja di perusahan Korea terutama di rantai pasok, jumlah ini tentu ikut terdampak secara signifikan dan tragisnya aturan internasional manapun belum mengatur pertanggungjawaban korporasi atas situasi seperti ini. Sebut juga Uniqlo, perusahaan garment dari Jepang dengan 242 pabrik di 11 negara, 128 di antaranya berada di China,  17 pabrik di Indonesia.  

Boleh juga sepintas mengingat tragedi April 2013 saat runtuhnya pabrik garmen Rana Plaza di Bangladesh yang menewaskan lebih dari 900 orang dan cidera lebih dari 2000 buruh akibat minimnya keperdulian pengusaha dan pemerintah akan keamanan dan keselamatan kerja. Atau lemahnya tanggungjawab korporasi atas ratusan korban runtuhan perusahaan pada gempa di Nepal tahun 2015. Lalu, kapan keperdulian kita tumbuh dan berapa banyak musibah lagi untuk menggagas perlunya instrumen atau ide-ide untuk mengakomodir kaum lemah.

Hal ini dikaitkan dengan perundingan dan Technical Meeting ILO untuk pembahasan regulasi global untuk Pekerjaan Yang Layak di Perusahaan Rantai Pasok Global di Jenewa 25-28 Pebruari lalu yang sama sekali tidak menghasilkan keputusan. Berkerasnya pihak pengusaha untuk tidak membuat aturan tentang rantai pasok diperburuk dengan pemerintah negara-negara yang dominan tidak bersuara, menimbulkan deadlock karena hanya unsur pekerja yang terus berkeras pentingnya transparansi aturan atas rantai pasok perusahaan multinasional. Disinyalir dari forum ILO tersebut sama sekali tidak ada kemajuan sejak diskusi agenda ini di Konferensi tahunan ILO tahun 2016 yang juga tidak menghasilkan keputusan berarti. Pihak pengusaha yang diketuai Mthunzi Mdwaba dari Afrika Selatan terus bertahan kalau persoalan penurunan kualitas kerja layak di perusahaan rantai pasok saat ini adalah akibat lemahnya fungsi pengawasan oleh pemerintah negara sehingga tidak membutuhkan adanya instrument internasional baru sebagai rantai pengamana maraknya operasi rantai pasok di seluruh dunia. Tawaran kompromi dari pihak buruh yang menawarkan beberapa alternatif untuk membuka situasi yang sebenarnya ke publik sekaligus menawarkan beberapa mekanisme untuk perbaikan keadaan, termasuk usaha menemukan fakta-fakta di lapangan sekaligus mengenali ide-ide efektif yang pernah diterapkan berbagai pihak, sama sekali tidak di respon. Di Indonesia secara fenomenal kenyataan tersebut secara gamblang terlihat dengan bertumbuhnya tren outsourcing, buruh kontrak bahkan upah murah dan pelemahan jaminan sosial yang kesemuanya bermuara pada tujuan memudahkan investasi dan menyokong dunia usaha seluas-luasnya. Bahkan untuk melenggangkan hal tersebut dapat dilihat saat ini inisiatif omnibus law Cipta Lapangan Kerja yang spektakuler tersebut terus digaungkan walau mendapat penolakan keras dari pihak buruh.

BACA JUGA  Buruh Indonesia dan Tantangan Revolusi Industri 4.0
BACA JUGA  Benarkah Kebijakan UMP di Jakarta Bisa Untungkan Pengusaha Nakal?

Entah wabah apalagi yang perlu hadir demi membuka mata kita dan perduli pada keselamatan manusia, kenyamanan bekerja dan hidup yang lebih layak dan manusia dimuka bumi ini? (*)

*Penulis: Maria Emeninta-kordinator IIWE untuk Network MNCs dan Supply Chain.

- Advertisement -

REKOMENDASI

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Bela Hak Buruh, Dedi Hardianto: KSBSI Tetap Lanjutkan Perlawanan!

Kantorberitaburuh.com, JAKARTA - Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menjadi salah satu leader yang menggugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan judicial...

Kemenangan UtaYoh Bukti Suara Rakyat Tumbangkan Kekuatan Oligarki

Kantorberitaburuh.com, JAKARTA - Pasangan independen Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom yang biasa disebut pasangan Utayoh nomor urut 02, berhasil memenangkan pemilihan Bupati di...

Buruh Diusulkan Dapat Prioritas Vaksinasi, Apa Kata Pabrikan Otomotif?

Kantorberitaburuh.com, JAKARTA - Sebelumnya, Ary Joko Sulistyo Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB...

KSBSI Jambi Punya Gedung Baru, Rekson: Rumah Bagi Perjuangan Buruh

Kantorberitaburuh.com, JAMBI - Rekson Silaban, Ketua Majelis Penasihat Organisasi (MPO) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) bangga dengan hadirnya gedung kantor KSBSI Perwakilan Wilayah...

Kembali Bikin Geger, Ribka Tjiptaning sebut Sinovac Barang Rongsokan

Kantorberitaburuh.com, JAKARTA - Usai bikin geger publik dengan pernyataan keras-nya menolak di vaksin corona, politikus PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning kembali membuat pernyataan kontroversial. Anggota...

BREAKING NEWS

BACA JUGA  Sebuah "Bangkai" Bernama MoU Helsinki

Kejagung Periksa 4 Orang Saksi dalam Kasus Korupsi ASABRI

Kantorberitaburuh.com, JAKARTA - Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung memeriksa 4 (empat) orang saksi...

Ini Keuntungan Anda Bergabung ke Serikat Buruh

Kantorberitaburuh.com, JAKARTA - Serikat Buruh/Serikat Pekerja adalah kata yang akrab didengar pekerja Indonesia. Gajimu memaparkan mengenai Pengertian Serikat Buruh, Fungsi dan Keuntungan Serikat Pekerja...

Bergabunglah dengan Serikat Buruh, Ini Aturannya

Kantorberitaburuh.com - Sesuai Undang-Undang Dasar, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Serikat pekerja atau serikat buruh didefinisikan sebagai organisasi yang dibentuk...

Minta Mendikbud Diganti, ‘Rudy Sentil Cak Imin’: Jangan Tendensius dan Politis

"Pandangan Cak Imin itu terlalu tendensius dan bernuansa politis. Saya berharap pendidikan Nasional atau dunia sekolahan ini janganlah dibawa ke ranah politisasi. Hindarkanlah diksi...

KSBSI dan Serikat Buruh Spanyol-ELA Bahas Penguatan Organisasi

Kantorberitaburuh.com, JAKARTA - Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengadakan evaluasi join program bersama serikat buruh ELA (Spanyol). Join program yang dilakukan KSBSI dengan...

Tinggalkan Balasan