Kantorberitaburuh.com, JAKARTA – Edhy Prabowo terjerat KPK terkait kasus tata kelola ekspor benih lobster atau benur. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pun menghentikan sementara kegiatan ekspor benur.
Pemberhentian itu ditetapkan mengeluarkan Surat Edaran Nomor B.22891 IDJPT/Pl.130/Xl/2020 yang menghentikan sementara penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) terkait ekspor benih lobster. Bagaimana nasib nelayan dan pembudidaya benur?
“Sepi dan tak ada aktivitas sama sekali,” ujar salah satu nelayan dan pembudidaya benur di Nusa Tenggara Barat (NTB), Said Zulkifli, saat diwawancarai dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi di tvOne, Jumat 27 November 2020.
Dia mengungkapkan, saat ini para nelayan dan pembudidaya benur penghasilannya anjlok karena kasus suap itu membuta izin ekspor benur sementara dibekukan.
“Benur ini disetop, penghasilan nelayan jauh berkurang,” ungkapnya.
Menurutnya, sejak Edhy membuka keran ekspor benur tersebut, penghasilan para nelayan dan pembudidaya benur pun meningkat signifikan. Mereka tidak lagi kebingungan membiayai keluarganya karena sebelumnya penghasilan hanya didapat dari hasil tangkapan laut.
“Nelayan yang dulunya rata-rata berpenghasilan Rp18 ribu per hari, sejak ada [ekspor] benur itu sangat luar biasa menjadi sekitar Rp200 ribu per hari,” tambah Said.
Selain itu, menurutnya, untuk di daerah Nusa Tenggara Barat, benih lobster yang ada justru banyak juga yang datang dari alam. Hal itu belum pernah terjadi selama ini.
“Dulu lobster jarang ditemukan. Tapi entah dari mana benur-benur itu datang sendiri, malah bertambah setelah kita buka pembudidayaan. Bahkan dulu kami susah dapat indukan,” ungkap Said. (viva.co.id/ren)
