Kantorberitaburuh.com, JAKARTA – Ketegangan di Semenanjung Korea diprediksi makin meningkat dalam beberapa bulan ke depan pasca terpilihnya Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Buruh.
Partai Buruh merupakan partai paling berkuasa selama kongres yang sedang berlangsung. Ia mengambil-alih gelar jabatan tersebut dari almarhum ayahnya, Kim Jong-il.
Menurut laporan media pemerintah KCNA pada Senin (11/1/2021), dalam kongres tersebut, Partai Buruh Korut juga menyoroti pentingnya kemampuan pertahanan dalam aturan partai yang direvisi.
Revisi itu diadopsi pada sesi hari kelima kongres partai kedelapan di Pyongyang pada Sabtu (9/1/2021), sehari setelah pemimpin Kim Jong-un mendefinisikan Amerika Serikat sebagai musuh utama utama negara dan berjanji untuk meningkatkan persenjataan nuklirnya.
“(Kata pengantar) dengan jelas mengklarifikasi bahwa kemampuan pertahanan yang kuat secara fundamental akan menahan ancaman militer dan menjaga stabilitas dan lingkungan damai di semenanjung Korea,” kata laporan itu, dikutip CNBC Indonesia dari Kantor Berita Yonhap.
Revisi itu mencerminkan “sikap tak tergoyahkan” Korut untuk membangun perdamaian abadi di semenanjung itu dan memajukan penyatuan berdasarkan kekuatan militer yang kuat.
Pyongyang juga menambahkan dalam kata pengantar bahwa hal itu akan terus meningkatkan angkatan bersenjata Republik secara politik, ideologis dan dalam teknik militer.
Penambahan itu tampaknya mencerminkan keinginan Kim untuk memperkuat kemampuan pertahanan negara di tengah kebuntuan dalam pembicaraan nuklir dengan Washington sejak KTT tanpa kesepakatan antara Kim dan Presiden AS Donald Trump di Hanoi pada 2019.
Selain itu Korut juga mengaktifkan kembali sistem sekretariat yang dibatalkan dalam kongres partai sebelumnya pada tahun 2016.
KCNA mengatakan bahwa partai yang berkuasa mengganti Dewan Kebijakan Eksekutif dengan Sekretariat dan mengubah posisi ketua dan wakil ketua di komite partai menjadi beberapa tingkat sekretaris.
Perubahan itu bertujuan untuk mengamankan otoritas partai sebagai badan politik teratas.
Di tengah pengawasan dunia luar soal arah kebijakan baru Korut untuk beberapa tahun ke depan, Kim mendesak Washington untuk menarik kebijakan yang bermusuhan dengan Pyongyang. Dia mengatakan bahwa mereka sekarang akan “mendekati AS dengan prinsip menjawab kekuatan dengan kekerasan.”
Pernyataan Kim dibuat hanya beberapa hari sebelum yang menurut para ahli bertujuan untuk menekan pemerintahan yang akan datang.
Korea Utara meluncurkan kongres kedelapan sejak Selasa (5/1/2021) lalu, hampir 5 tahun setelah kongres ketujuh diadakan pada Mei 2016. Sesi ketujuh adalah yang pertama dari jenisnya dalam 36 tahun. (*)
